Fakta-Fakta Kehutanan

• Di Indonesia
  saat ini di perkirakan lebih dari 51 juta m3 kayu bulat per tahun dihasilkan
  dari kegiatan pencurian kayu.
• Jumlah total
  produksi kayu bulat yang legal (ada izin penebangannya), dari berbagai lokasi
  tebangan kayu di hutan-hutan Indonesia, pada tahun 2002 sebanyak 12 juta
  m3.
• Pada tahun 2003
  produksi kayu bulat direncanakan akan turun menjadi 6,4 juta m3.
• Kapasitas terpasang
  industri perkayuan di Indonesia pada saat ini memerlukan bahan baku kayu
  sekita 80 juta m3 (Kompas, 18 Mei 2001).
• Kebutuhan bahan
  baku kayu aktual untuk industri perkayuan di Indonesia (utamanya untuk industri
  kayu lapis, kayu gergajian dan industri pulp dan kertas) pada tahun 2002
  sebesar 63 juta m3 per tahun. Dengan demikian, sekitar 80 persen konsumsi
  kayu bulat di Indonesia sesungguhnya berasal dari kayu curian.
• Total volume
  pencurian kayu menjadi bertambah banyak bila total volume kayu yang berhasil
  diselundupkan (log smuggling) (lintas perbatasan di pulau kalimantan
  maupun melalui jalur laut) turut di perhitungkan. Setiap tahun diperkirakan
  lebih dari 10 juta m3 kayu bulat dan atau kayu gergajian ukuran besar diselundupkan
  ke luar negeri.
• Disamping itu,
  untuk memenuhi keperluan masyarakat Indonesia untuk membangun berbagai konstruksi
  bangunan, di perkirakan dibutuhkan sebanyak 25 juta m3 kayu bulat pertahun.
• Jadi, total kesenjangan
  antara pasokan dan permintaan kayu bulat per tahun diperkirakan sebanyak
  86 juta m3 per tahun, yaitu: ((63+10+25)-12)) = 86 juta m3. Kesenjangan
  yang teramat sangat besar ini semuanya dipenuhi dari hasil pencurian kayu
  (illegal logging).
• Total kerugian
  ekonomi akibat praktik pencurian kayu di Indonesia diperkirakan oleh Departemen
  Kehutanan RI mencapai Rp. 30 triliun per tahun. Perkiraan lainnya menyebutkan
  nilai kerugiannya mencapai setara 4 milyar USD per tahun.
• Pencurian kayu
  di indonesia terjadi di berbagai lokasi hutan, terutama di lokasi bekas
  areal tebangan (logged-over area) Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang sudah
  tersedia jaringan jalan angkutan kayu (logging road network). Potensi
  kayu komersial di lokasi bekas tebangan HPH (diameter 30 cm up) diperkirakan
  rata-rata kurang dari 40 m3 per hektar.
• Kegiatan pencurian
  kayu menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Sumber
  daya hutan Indonesia yang sudah hancur selama masa pemerintahan Soeharto,
  kian menjadi rusak akibat kegiatan pencurian kayu dalam jumlah yang sangat
  besar. Laju deforestasi hutan Indonesia pada periode tahun 1985-1998 tidak
  kurang dari 1,6-1,8 juta hektar per tahun (Dephutbun, 2000). Pada tahun
  2000, laju deforestasi meningkat menjadi paling tidak 2 Juta hektar per
  tahun (FWI/GFW, 2002). Dengan semakin meningkatnya volume pencurian kayu
  di berbagai lokasi hutan Indonesia, saat ini laju deforestasi hutan Indonesia
  diperkirakan sudah mencapai lebih dari 2,4 juta hektar per tahun.
• BPPN menguasai
  129 perusahaan kehutanan dengan total utang mencapai Rp 21,9 trilyun.
• Lebih dari separuh
  hutang (Rp. 12 trilyun) milik perusahaan pengolahan kayu tanpa memiliki
  HPH.
• Tim Komite Kehutanan
  Atardepartemen (Interdepartemental Committee on Forestry) dalam pertemuannya
  tanggal 25 November 2000 di Bappenas telah menyepakati rencana aksi melaksanankan
  komitmen pemerintah di bidang kehutanan yaitu menghentikan illegal logging,
  inventarisasi hutan Nasional, moratorium konvensi hutan alam, restrukturisasi
  industri kehutanan, penutupan industri kayu sarat utang di bawah BPPN, mengkaitkan
  reforestasi dengan kapasitas industri, penilaian nilai kayu, desentralisasi
  urusan kehutanan, kebakaran hutan, program kehutatnan nasional, tenurial,
  system pengelolaan hutan.
• Sampai tahun
  1998-1999 (berdasarkan data Dephut0, dana reboisasi (DR) yang telah disalurkan
  untuk hutan tanaman industri (HTI) Rp. 2.417 milyar dengan rincian Rp 960
  milyar sebagai peyertaan modal pemerintah, Rp 1.139 milyar bunga nol persen,
  Rp. 318 milyar bunga komersil.
• Luas pembangunan
  HTI definitif 2,7 juta hektar (yang harusnya dibangun karena sudah diberikan
  modal) tetapi realisasinya hanya 34,5 persen atau 1,2 juta hektar.
• Dephut sudah mengevaluasi 92
  unit perusahaan HTI. Hasilnya: tiga perusahaan dicabut izinya oleh Menhut
  (PT. Taman Hutan Asri, PT. Dirga Rimba dan PT. Eritani Lestari) dengan catatan
  tanpa sanksi meskipun sudah meminjam DR. Sebanyak 31 perusahaan HTI dinilai
  layak teknis dan finansial, lima perusahaan layak teknis tidak layak finansial
  dengan kondisi buruk (perusahaan ini akan dicabut setelah dapat peringatan
  tiga kali), 51 perusahaan tidak layak teknis tidak layak finansial dengan
  kondisi buruk akan dicabut setelah mendapat peringatan tiga kali.
  (http://www.dephut.go.id/informasi/humas/2003/210_03.htm)